Jakarta –Tidak adanya kecocokan data antara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) terkait data kebutuhan nasional gula ranifasi membuat Anggota Komisi VII DPR RI Nasril Bahar angkat bicara, dalam keterangan pers dilaman resmi dpr.go.id
Menurut Nasir kelemahan akurasi data inilah yang menyebabkan sering terjadi rembesan Gula Kristal Rafinasi (GKR) untuk industri ke Gula Kristal Putih (GKP) untuk konsumsi masyarakat sehari-hari.
“Setiap tahunnya selalu terjadi rembesan akibat data tidak sinkron, kelemahan dalam pengawasan, kelemahan dalam rekomendasi ini menyebabkan petani tebu yang dirugikan,”ujarnya di Jakarta Rabu 13 Oktober 2021.
Nasir menyebut bahwa akurasi data tersebut dapat terkait berapa sesungguhnya kapasitas terpasang, idle capacity, kebutuhan industri nasional, serta terkait angka yang harus direkomendasikan untuk tujuan impor raw sugar kebutuhan gula rafinasi.
“Data data ini lah yang sesungguhnya menjadi masalah, data siluman bagi kita,” imbuhnya.
Dari data yang ia miliki kebutuhan nasional untuk GKR hanya 3,5 juta ton per tahun. Dirinya menduga bahwa rekomendasi yang dikeluarkan untuk importasi GKR tersebut melebihi 3,5 juta ton.
“Kondisi ini yang mengakibatkan terjadi rembesan, sehingga mengganggu produktivitas petani tebu lokal yang menghasilkan GKP, khususnya di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sekitarnya,” terangnya.
Lebih lanjut, karena tidak sinkron dan transparan antara Kemenperin dan Kemendag, mengakibatkan data kebutuhan gula rafinasi tersebut tidak dapat dijadikan rujukan kuota impor yang dapat direkomendasikan untuk industri.
Di sisi lain Kemendag memiliki bidang Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, sehingga rembesan GKR ke masyarakat harus terlacak benar ke mana arahnya.
“Kalau tidak hati hati Kemenperin dan Kemendag mengeluarkan rekomendasi atau kuota untuk kebutuhan gula rafinasi untuk industri, petani tebu, para petani GKP akan terus kecewa setiap tahunnya” pungkas Politisi PAN tersebut.(red)*